M Nuh telah menyerahterimakan jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dijabatnya dalam lima tahun terakhir kepada Tifatul Sembiring. Di bawah kepemimpinannya, Tifatul berharap rakyat Indonesia menjadi bangsa yang informatif.
Serah terima jabatan di lakukan pada pukul 16.00 WIB oleh M Nuh, di Kantor Depkominfo, Jl Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/10). Tifatul kemudian memperkenalkan diri di hadapan pejabat dari eselon I hingga ke lapis terbawah.
Dengan wajah yang berseri- seri, dalam sambutan perkenalannya, Presiden PKS ini menyatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan zaman teknologi Informasi. Sementara visi Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan Indonesia yang berkeadilan, demokrasi, dan mapan.
"Indonesia yang informatif menuju masyarakat sejahtera yang merakyat dan ramah lingkungan. Dalam rangka Indonesia terkoneksi, komunikasi lancar dan benar," ujar Tifatul dalam sambutannya.
Indonesia, kata Tifatul diharapkan bisa menjadi negara yang memiliki informasi yang mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Informasi juga diharapkan menjadi penggerak kekuatan ekonomi, intelektual, dan sosial bangsa.
"Indonesia informatif, di mana informasi bisa sebagai penggerak pembangunan, penyerap tenaga kerja, alat demokrasi, dan pemersatu bangsa," paparnya.
Mengenai pemberantasan pornografi, Tifatul Sembiring yang diplot sebagai menkominfo oleh SBY, mengisyaratkan tidak akan memblokir akses pornografi di internet. Saat dihubungi INILAH.COM, Tifatul menyatakan pornografi dan internet sudah ada aturannya.
“UU kita tidak membolehkan menyebarkan pornografi. Apakah kita mau membebaskan pornografi?,” katanya di Jakarta.
Namun menurut Presiden PKS itu, saat ini teknologi internet sudah bisa mengakses langsung ke satelit. Akibatnya, untuk melarang agar masyarakat tidak mengakses pornografi akan sulit.
“Kalau kita membatasi suatu lingkup komunikasi, orang bisa langsung akses melalui satelit dan jalur-jalur lain di luar yang kita protect,” jelasnya.
Ia mengungkapkan secara umum dirinya tidak revolusioner, dan melakukan perubahan secara bertahap. Namun Tifatul menegaskan informasi harus bermanfaat. Jika internet berubah menjadi sebuah industri pornografi maka manfaatnya melenceng.
“Apakah internet itu hanya untuk pornografi? Internet itu perpustakaan besar yang hampir tidak terhingga yang bisa kita manfaatkan,” katanya.
Ia menambahkan aturan pornografi bukan tugas kominfo, tapi tugasnya KPI. Sementara KPI dipilih oleh DPR yang bekerja independen dan tidak bisa dicampuri oleh kominfo.
“DPR juga harus mengawasi KPI, di Islamabad juga ada pornografi,” katanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar